Rumah Sakit Tak Boleh Hanya Berorientasi Keuntungan Finansial

Instalasi Kesehatan 31-05-2018


KOMPAS.com, JAKARTA - Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay Partoanan, kejadian tidak mendapat perawatan optimal dari rumah sakit karena masalah biaya, tidak semestinya terjadi di tengah keseriusan pemerintah mengejar target implementasi universal health coverage (UHC) agar masyarakat dipastikan memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan bermutu dengan harga terjangkau. Ia menilai dengan adanya kejadian seperti ini, maka UHC yang digaung pemerintah akan sulit tercapai. "Harus ada keseriusan dan keikhlasan semua pihak untuk berpartisipasi. Termasuk rumah-rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan"

Saleh menambahkan, rumah sakit swasta memang memiliki aturan administratif dan sistem pembiayaan sendiri. Namun, mereka juga diharapkan dapat memberikan pengecualian pada kasus tertentu. Sebab, hakikat dari pelayanan kesehatan adalah pelayanan kemanusiaan. "Jadi, rumah-rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi keuntungan finansial dan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. Bersedia membuka rumah sakit, tentu harus bersedia pula mengabdi pada kepentingan sosial dan kemanusian." ujar Saleh.

Dalam konteks ini, ia meminta Kementerian Kesehatan melakukan investigasi serius agar kejadian serupa tidak terulang. Saleh menyatakan, investigasi bisa melibatkan perkumpulan rumah sakit yang ada. Jika ditemukan kesalahan dalam prosedur pelayanan, Kementerian Kesehatan harus menjatuhkan sanksi tegas. Ia pun mengatakan, pemerintah perlu membuat aturan khusus terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dengan demikian, rumah sakit tidak bisa begitu saja menolak pasien yang tidak memiliki cukup biaya.Terlebih, pasien tersebut memiliki kartu BPJS kesehatan yang perlindungan kesehatannya dijamin oleh negara. "Kalau membaca cerita pasien, dengan situasi darurat. Mestinya ada pengecualian dalam situasi seperti itu," ujar Saleh. Selain itu, ia juga mendesak BPJS Kesehatan untuk memperluas kerja sama dengan rumah sakit yang ada. Dengan demikian masyarakat dapat menjangkaunya dengan mudah. Apalagi, tutur Saleh, kepesertaan BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tentu dibutuhkan jaringan pelayanan kesehatan yang semakin luas.

Ia mengakui ada beberapa rumah sakit yang enggan untuk bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Menurut dia, kemungkinan rumah sakit tersebut mengira keuntungannya tidak terlalu banyak. Padahal, pemegang kartu BPJS Kesehatan gratis tidaklah gratis. Pada 2017, anggaran untuk BPJS kesehatan dari data PBI justru telah mencapai Rp 34 triliun. Karena itu, ia mengimbau rumah sakit untuk membantu program pelayanan kesehatan yang dikembangkan pemerintah. Selain itu, ia mendesak rumah sakit menerapkan standar pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat. "Harus diingat betul, bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin jatuh sakit. Karena itu, setiap orang yang sakit dipastikan adalah orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan," ucap politisi PAN itu.